KULONPROGO-DINKOPUKM. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 22, dan dalam Permenkop UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian pada Pasal 77.

Terkait dengan hal tersebut masih ada koperasi yang belum secara rutin melaksanakan Rapat Anggota, ada yang melaksanakan namun di tahun berikutnya tidak, dan tahun berikutnya melaksanakan lagi. Bahkan ada beberapa koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota 2 (dua) tahun secara berturut-turut.

Koperasi-koperasi tersebut menjadi perhatian dan menjadi sasaran pembinaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo dengan diberikan Bimbingan Teknis. Kegiatan tersebut dikemas dalam Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan KUMKM Bagi Koperasi Yang Belum RAT 2 (dua) Tahun Berturut-turut Di Kabupaten Kulon Progo.

Pelaksanaan Bimtek tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai Selasa (8/9) sampai dengan Kamis (10/9), bertempat di Rumah Makan Nggirli Wates. Pada pembukaan Bimtek dihadiri oleh Kepala Dinas (Dra. Sri Harmintarti, MM), Kepala Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan (Drs. Junihardi Tri Sarjono), Kepala Seksi Lembaga (Devi Yunara, SP), segenap panitia dan peserta Bimtek.

Kegiatan Bimtek yang masih dalam kondisi pandemi covid-19, tetap mematuhi protokol kesehatan. Peserta datang harus mencuci tangan dengan sabun pada tempat yang telah disediakan, atau menggunakan handsanitizer, diperiksa suhu tubuhnya dengan thermogun, harus menggunakan masker, jaga jarak duduk. Selain itu panitia juga menganjurkan ganti masker kepada seluruh peserta setelah 4 (empat) jam.

Perlu untuk diketahui bahwa Bimtek ini diikuti oleh 25 orang dari 11 koperasi, yaitu: - KKT Garuda Salamrejo, Sentolo, - KKT Marem, Kedungsari, Pengasih, - Koperasi Bhakti Wiyata, Giripeni, Wates, - Koperasi Subur Manunggal Binangun, Tanjungharjo, Nanggulan, - Kompontren Darul Ulum, Karangsewu, Galur, - Kompontren Nurul Haromain, Tuksono, Sentolo, - KSU Taruna Tani, Hargorejo, Kokap, - Koperasi Hapsari Kulon Progo, Banjararum, Kalibawang, - KSU Suko Makmur, Sendangsari, Pengasih, dan KPN Kosman, Wates. Bimtek tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Koperasi UKM RI.

Bimtek dibuka oleh Kepala Dinas, yang dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap peserta, dan berharap agar bisa mengikuti kegiatan tersebut dari awal hingga akhir. Karena Bimtek yang diikuti oleh Pengurus, Pengawas, dan Anggota Potensial tersebut sangat bermanfaat bagi keberlangsungan koperasi yang telah berBadan Hukum.

“Rapat Anggota merupakan “harga mati” yang harus dilaksanakan oleh koperasi”, jelas Dra. Sri Harmintarti, MM. Karena Rapat Anggota merupakan kewajiban koperasi sebagai media untuk menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas kepada anggota.

“Koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, bisa dibubarkan oleh pemerintah. Hal teresebut diatur dalam Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan pembinaan Perkoperasian, utamanya pada Pasal 43, huruf d.”, tandas Dra. Sri Harmintarti. Sudah ada sebanyak 27 koperasi di tahun 2017 dan 107 koperasi di tahun 2019 yang dibubarkan oleh pemerintah, dan Surat Keputusannya sudah dikirimkan ke Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, tambah Dra. Sri Harmintarti, MM.

Setelah pelaksanaan Bimtek selesai, selanjutnya koperasi akan didampingi oleh Petugas Pendamping Koperasi untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang menyebabkan koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota, untuk dapat melaksanakan Rapat Anggota.

Diharapkan dengan dilaksanakan Bimtek tersebut koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota bisa segera melaksanakan, sehingga pengelolaan koperasi bisa dilanjutkan pengelolaannya dengan baik, dan diharapkan kedepan koperasi bisa lebih berkembang dan mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar terhadap seluruh anggotanya dan masyarakat pada umumnya.